Mungkin para pembaca sekalian bingung dan bertanya-tanya kenapa lulus ujian dan dapat sertifikat pengadaan barang dan jasa malah menjadi momok yang menakutkan.

Ya, mungkin banyak orang termasuk penulis sendiri terbesit rasa bangga ketika lulus ujian dan mendapatkan sertifikasi pengadaan barang dan jasa namun jangan salah dengan mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa tersebut anda juga akan berkesempatan memegang suatu jabatan yang mempunyai resiko cukup besar.

Ya dengan anda memegang sertifikat pengadaan barang dan jasa, tentunya jabatan seperti pejabat pengadaan, kelompok kerja atau panitia lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen akan menghampiri anda. Resiko masing-masing jabatan tersebut pun mempunyai resiko yang cukup besar karena salah-salah anda akan berurusan dengan hukum dan penjara menanti anda. Sebut saja PPK yang mempunyai tugas yang begitu berat antara lain.

  1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis Barang/Jasa,Harga Perkiraan Sendiri (HPS dan rancangan Kontrak.
  2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa
  3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian
  4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa
  5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak dan lain-lain


Dengan beratnya tugas dari PPK, sudah selayaknya lah PPK harus berhati-hati dalam bertindak. Dari pengamatan penulis selama ini jika PPK di jabat oleh staf pelaksana yang tidak memiliki jabatan struktural di SKPD maka akan sangat rawan sekali intervensi dari kepala SKPD misalnya dalam pembuatan HPS dan spesifikasi, banyak PPK yang seakan ikut apa kata pimpinannya sehingga dalam pembuatan HPS pun terkesan asal tandatangan sebagaimana sama dengan nilai DPA atau disama-samakan dengan harga yang ditawarkan oleh calon penyedia sehingga HPSnya pun seakan dibuat-buat. Ini banyak terjadi dalam hal pengadaan langsung yaitu nilai pengadaan sampai dengan 200 juta.

Maka dari itu bagi yang bertindak atau ditunjuk sebagai PPK maka hendaklah berhati-hati. Telah banyak PPK yang berurusan dengan hukum dan menjadi tersangka antara lain dapat di simak dalam link berita berikut :

http://jatimexplore.net/berita-mantan-kabid-dinas-pu-bina-marga-selaku-ppk-ditahan-kejari-sumenep.html

http://hargo.co.id/baca.berita.lagi-pejabat-pu-digiring-ke-lapas-kini-ppk-pu-boalemo

Selain PPK, pejabat pengadaan dan pokja ULP juga mempunyai tugas yang berat dan salah-salah juga bisa terjerat kasus hukum. Untuk pejabat pengadaan sendiri yaitu melaksanakan pengadaan langsung sampai dengan 200 juta. Di sini lah beratnya menjadi pejabat pengadaan karena salah salah satu wewenang pejabat pengadaan adalah memilih penyedia, kadang kala intervensi dari atasan sangatlah tinggi. Karena dengan pengadaan langsung berarti pemilihan penyedia langsung oleh pejabat pengadaan.

Berdasarkan pengamatan yang ada, banyak atasan dari pejabat pengadaan atau pimpinan yang mengarahkan pejabat pengadaan untuk memilih penyedia yang telah “disodorkan”. Hal ini terjadi karena penyedia merupakan kerabat atau teman dari atasan dari pejabat pengadaan tersebut atau bahkan penyedia merupakan orang dekat dari pejabat penting sehingga kadang kala pejabat pengadaan merasa serba salah dan sulit untuk menolak

Sebenarnya melaksanakan pengadaan barang dan jasa itu tidak lah sulit, yang sulit itu adalah bagaimana kita bisa menghindar dari intervensi yang ada. Jika pun tidak dapat menghindar dan terpaksa menerima intervensi tersebut maka yang paling sulit adalah bagaimana pelaksanaan pengadaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yaitu sebisa mungkin agar tidak ada celah penegak hukum untuk masuk.

© 2018 Terukur.com
Design by schefa.com